Sertu Nanang : Jati Diri TNI adalah Dari Rakyat Untuk Rakyat Dan Bersama sama Rakyat

PURBALINGGA. Salah satu jati diri TNI adalah Tentara Rakyat. Secara sederhana makna Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang tahun 1945-1949 dengan semboyan "merdeka atau mati".

Inilah sebenarnya esensi dan makna tentara rakyat. Bila 8 Wajib TNI ini dapat dilaksanakan maka disitulah sebenarnya TNI memebuktikan diri sebagai tentara rakyat. Bagaimana mewujudkan 8 Wajib TNI itu sehingga TNI dapat disebut sebagai tentara rakyat, Hal ini tidaklah sulit, yaitu dengan cara menjadi prajurit yang taat pada aturan, taat atasan, disiplin, tidak arogan, tidak merasa super, tidak merasa paling berkuasa, tidak sok jago, tidak emosional dan tentunya harus sabar. Tentara rakyat akan selalu ingat bahwa dirinya berasal dari rakyat sehingga ia harus berbuat baik kepada rakyat, mengerti keadaan rakyat, membantu kesulitan rakyat dan tentunya sabar terhadap rakyat. (19/1)

Tidak dapat dipungkiri di era perkembangan jaman seperti saat ini terdapat beberapa warga masyarakat yang sering keliru memaknai demokrasi sebagai suatu kebebasan tanpa batas. Akibatnya sebagian warga masyarakat merasa bebas untuk berbuat, berbicara sekehendak hatinya atau berbuat tanpa aturan. Menyikapi hal tersebut maka setiap parajurit TNI harus bersikap sabar, selalu ingat dan taat pada aturan. Dengan sikap sabar, taat pada aturan dan tidak emosional serta mau mendudukan dirinya sebagai tentara rakyat maka TNI akan terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. TNI tidak perlu banyak bicara untuk memperoleh pengakuan sebagai tentara rakyat. Dengan perbuatan dan contoh yang baik dari setiap prajurit TNI, apapun pangkat dan kedudukannya akan menjadi catatan tersendiri di hati rakyat. Ingat, Tentara Rakyat harus dicintai oleh rakyat dan benar-benar diakui sebagai milik rakyat. (Pendim 0702/Pbg)